Majene -serigala petir, Puluhan mahasiswa dari organisasi pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) Komisariat unsulbar, Menggeruduk kantor bupati kabupaten Majene untuk menyampaikan aspirasi, atas dugaan terjadinya nota palsu yang telah terjadi di pengelolaan anggaran dinas kesehatan kabupaten majene 29/9/2026.
Aksi mahasiswa di warnai dengan pembakaran ban bekas, di sertai penyampaian orasi secara bergantian ,mendesak bupati majene mengevaluasi dinas kesehatan dengan memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit.
Kordinator lapangan (korlap) Hendra yang di minta konfirmasi oleh media serigala petir, menjelaskan bahwa, sesuai investigasi atau penelusuran yang mereka dapatkan di lapangan bahwa, badan pemeriksa keuangan (BPK)telah menemukan nota palsu atas pembelian alat tulis kantor(ATK) yang berindikasi nota yang di buat buat karena toko yang tertulis di nota tidak di akui oleh toko yang tertulis.
“Sesuai dengan hasil investigasi kami bahwa badan pemeriksa keuangan (BPK) telah menemukan sejumlah kejanggalan dengan adanya nota palsu terbukti saat di cocokkan dengan toko yang tertuang di nota , toko tersebut tidak mengakui tanda tangan atau yang tertulis di nota ucap Hendra
Di tambahkanya bahwa dengan perbuatan tersebut sudah melanggar hukum tetapi dirinya bertanya, kenapa justru tidak terdapat tindakan tegas dari penegak hukum yang berwenang
“Perbuatan tersebut jelas jelas sudah melanggar hukum tapi kenapa justru aparat hanya tinggal diam dengan tidak melalukan penyelidikan, apakah mungkin telah terjadi dugaan konspirasi diantara mereka tegasnya.
Sementara di konfirmasi secara terpisah, sekertaris dinas kesehatan kabupaten majene
Hj, ekawati , mengatakan bahwa aspirasi, yang di bawa oleh mahasiswa untuk dinas kesehatan dirinya apresiasi, tetapi dirinya belum dapat menjelaskan secara rinci karena mengingat data tidak di bawa di tambah kepala dinas sementara di luar kota.
“Ya kami tetap apresiasi yang menjadi aspirasi adik adik mahasiswa dari PMII tetapi kami belum dapat menjelaskan ke adik adik karena data tidak kami bawa, kepala dinas tidak di majene lagi keluar kota jadi sulit saya mau jelaskan sendiri ungkapnya.
Adapun tuntutan yang di bawa oleh mahasiswa dari organisasi PMII komisariat unsulbar
- Buka secara transparan seluruh rincian temuan BPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
- Kawal dan umumkan progres tindak lanjut serta pengembalian setiap kerugian/kelebihan pembayaran ke kas daerah.
- Desak Bupati Majene dan Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran Dinkes dan memastikan anggaran kesehatan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- Desak aparat penegak hukum tidak menghentikan pengawasan hanya karena dana temua telah dikembalikan