Berita  

Polemik dana hibah ratusan juta untuk,kejaksaan aktivis minta tidak tumpulkan penegakan hukum di Majene

Majene – serigala petir, penganggaran dana hibah untuk pembangunan rehab kantor dan pembangunan mess kejaksaan negeri Majene, dengan anggaran yang di duga hadir dari APBD kabupaten Majene tahun 2026 melalui dinas pupr, kembali disorot, karena , di anggap dapat menumpulkan,independensi penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi, kali ini datang dari salah satu aktivis LSM corruption watch falar Anwar, dalam komentarnya falar menilai pemberian dana hibah untuk penegak hukum di anggapnya suatu cara mengamankan diri untuk menjalin komunikasi agar aman dalam dugaan penympangan keuangan negara 30/6/2026.

Penting Dibaca  Lewat Podcast RAM FM, Diskominfo Majene Gencarkan Nilai BerAKHLAK ASN

” anggaran hibah untuk instansi vertikal bukanlah suatu larangan atau di larang tetapi anehnya kenapa justru yang di anggarkan adalah instansi yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum , banyak vertikal yang lain berarti tidak salah kalau memang terdapat dugaan mengamankan diri dari penyelidikan kasus dugaan korupsi ucap falar

lebih jauh falar menegaskan apabila terus di biarkan kantor naungan Pemda Majene yang lain yang perlu dana untuk perbaikan jadi terbengkala di tambah kasus yang di Lidik hanya kasus recehan dirinya tidak lupa meminta agar penegak hukum tidak lagi di anggarkan perbaikan atau fasilitas kantornya

Penting Dibaca  Sekda Majene Hadiri Upacara Adat Pattera' Pappuangang dan Patamma

“banyak kantor naungan Pemda Majene yang perlu perbaikan perlu dana jadi tidak di perhatikan kemudian kasus yang di Lidik malah kasus recehan intinya mereka jadi punya hubungan simbiosisme saling di untungkan jadi saya warga Majene meminta kepada pemerintah kabupaten Majene, jangan lagi kejaksaan di anggarkan anggaran hibah untuk perbaikan atau pembangunan fasilitas kantornya tegas falar

Penting Dibaca  Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Pamit Jelang Dilantik Jadi Sekprov Sulbar

terpisah ketua komisi ll DPRD kabupaten Majene napirman yang di konfirmasi mengaku,telah menggelar rapat dengar pendapat dengan dinas pupr bersama BKAD salah satunya mempertanyakan anggaran hibah yang di jawab berjumlah ratusan juta rupiah

“kami sudah menggelar rapat dengar pendapatdengan dinas pekerjaan umum perumahan rakyat (PUPR) bersama badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BKAD) jawabannya benar bahwa kejaksaan telah mendapatkan anggaran hibah untuk kejaksaan negeri Majene bernilai ratusan juta rupiah tapi jumlah persisnya saya lupa kata napirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *